60 Ribu KK Surabaya Bakal Doblokir Pada 1 Agustus 2024 Mendatang
Kabar Surabaya - Pemerintah Kota Surabaya, melalui Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dispendukcapil), berencana memblokir 61.750 kartu keluarga (KK) di Surabaya. Langkah ini diambil sebagai tindak lanjut dari dugaan pelanggaran administrasi kependudukan.
Pemkot Surabaya telah memberlakukan aturan yang melarang lebih dari tiga KK tinggal dalam satu alamat atau rumah. “Data yang kami miliki saat ini menunjukkan ada 61.750 KK yang sedang diproses dan terancam diblokir,” ungkap Kepala Dispendukcapil Kota Surabaya, Eddy Christijanto, seperti dikutip dari Suara Merdeka, Rabu (19/6/2024).
Aturan ini telah diberlakukan sejak 31 Mei 2024, sesuai dengan Surat Sekretariat Daerah Pemkot Surabaya No 400.12/10518/436.7.11/2024.
Pelanggaran Administrasi
Menurut Eddy, kebijakan ini muncul setelah ditemukan data dalam database administrasi kependudukan yang menunjukkan adanya empat atau bahkan puluhan KK dalam satu alamat. Tim kemudian melakukan verifikasi langsung di lapangan.
“Hasil verifikasi menunjukkan bahwa kondisi serta luas bangunan rumah tersebut tidak layak dihuni oleh banyak keluarga sekaligus,” jelas Eddy. Selain itu, banyak juga temuan bahwa pemilik KK sudah tidak lagi tinggal di alamat yang terdaftar. Diduga kuat mereka hanya menggunakan alamat tersebut untuk tujuan tertentu.
Meskipun begitu, Eddy menegaskan pihaknya akan melakukan sosialisasi dan verifikasi ulang kepada 61.750 KK hingga batas waktu 1 Agustus 2024 sebelum melakukan pemblokiran. Ia juga memprediksi jumlah KK yang diblokir akan berkurang setelah verifikasi ulang dilakukan.
Pemkot Surabaya berkomitmen untuk menegakkan aturan ini demi tertib administrasi kependudukan dan memastikan setiap warga terdaftar secara sah dan benar sesuai tempat tinggal mereka yang sebenarnya.
No comments:
Post a Comment