Kok Bisa !!, Tidak Pernah Pindah Rumah, Namanya Masuk Daftar Blokir KK

Kok Bisa!!, Tidak Pernah Pindah Rumah, Namanya Masuk Daftar Blokir KK

Kabar Surabaya - Pemerintah Kota Surabaya telah menonaktifkan atau memblokir 42.804 kartu keluarga (KK) yang tidak diketahui keberadaannya. Namun, beberapa pemblokiran ternyata salah sasaran, di mana warga merasa tidak pernah pindah domisili.

Salah satu warga Ngagel Rejo, Wahyu Hestiningdiah, mengungkapkan bahwa KK-nya terancam diblokir. Ia mengetahui hal ini setelah melihat grup WhatsApp yang berisi daftar nama KK yang terancam diblokir.

"Setelah Idul Adha, di grup dasa wisma milik ibuku ada yang mengirim file Excel berisi nama-nama warga yang dicoret. Di RT-ku, nama aku dan ibuku masuk dalam daftar blokir dengan keterangan pindah luar kota," ujar Wahyu kepada detikJatim pada Senin (1/7/2024).

Wahyu dan ibunya terkejut mengetahui nama mereka masuk dalam daftar tersebut. Padahal, mereka tidak pernah pindah dan telah tinggal di rumah itu sejak tahun 1980-an.

Tidak Ada Pemberitahuan Sebelumnya

Setelah mengetahui namanya masuk dalam daftar terancam diblokir, ibunya langsung mendatangi kelurahan pada pukul 13.00 WIB untuk mencari kejelasan karena sebelumnya tidak pernah menerima pemberitahuan dari petugas.

"Namun di kelurahan, ibuku malah ditantang untuk membuktikan apakah benar-benar tinggal di situ atau tidak. Ibuku tidak keberatan. Akhirnya, petugas kelurahan menyarankan untuk mengambil formulir di RT dan mengisi data diri yang ditandatangani dengan meterai," cerita Wahyu. "Saat ini masih dalam proses pembukaan blokir. Formulir sudah diisi dan dikembalikan ke RT, tapi belum disurvei," tambahnya.

Kekurangan Sosialisasi

Wahyu menyayangkan kejadian ini dan mempertanyakan mengapa tidak ada sosialisasi dan survei langsung ke rumah warga. Menurutnya, jika ada Kader Surabaya Hebat (KSH) atau petugas lainnya, maka pemkot harus benar-benar memastikan data yang diinput akurat sehingga tidak terjadi kesalahan seperti yang dialaminya.

"Menurutku, ini adalah ketidaktelitian, kurang sosialisasi, dan seharusnya mereka bisa terjun langsung ke lapangan, jangan hanya mengandalkan KSH. Kader ini butuh pendampingan, terutama sekarang menggunakan sistem digital," ungkapnya.

Penjelasan Kepala Dispendukcapil Surabaya

Kepala Dispendukcapil Surabaya, Eddy Christijanto, menjelaskan bahwa ada pemutakhiran data yang dilakukan. Dalam Perwali, ditemukan alamat warga yang sesuai dimutakhirkan. Ketika seseorang tidak ada di daftar tetapi sebenarnya ada di domisili tersebut, maka bisa dilaporkan.

"Sampai saat ini, kami telah menerima laporan sekitar 400 orang yang dilaporkan ke pemilik rumahnya. Ada yang RT-nya tidak ada di tempat. Data ini masih kami olah dan akan kami kembalikan lagi ke masyarakat. Jangan-jangan yang dilaporkan ini karena ketidaksukaan, jadi kami harus hati-hati," jelas Eddy.

Ia menambahkan bahwa ada batas waktu klarifikasi data hingga 1 Agustus 2024. Warga diimbau untuk segera melakukan klarifikasi jika merasa data tidak sesuai.

"Ini adalah bentuk sosialisasi. Warga selalu aktif melaporkan. Bukan lagi dari RW yang klarifikasi, tetapi aktif melaporkan ke kami. Tenang saja, data masih aktif dan tidak mempengaruhi pemilu. Semua tetap terdaftar," tutupnya.