Sekolah Rakyat Tidak dibangun Di Surabaya. Ini Sebab Musababnya

Sekolah Rakyat Tidak dibangun Di Surabaya. Ini Sebab Musababnya

Kabar Surabaya - Wali Kota Surabaya, Eri Cahyadi, menyatakan bahwa pihaknya tidak dapat menyediakan lahan seluas lima hektare seperti yang diminta Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa, untuk mendirikan Sekolah Rakyat. Ia mengungkapkan bahwa keterbatasan lahan ini tengah dibahas dengan Pemerintah Provinsi Jawa Timur.

"Di Surabaya tidak ada lahan seluas lima hektare. Itu yang sedang kami sampaikan," ujar Eri pada Rabu (12/3/2025).

Eri menjelaskan bahwa konsep Sekolah Rakyat sebenarnya sudah diterapkan di Surabaya dalam bentuk lain, seperti pembebasan biaya pendidikan untuk SD dan SMP negeri. Selain itu, SMA di Surabaya juga telah digratiskan oleh Pemprov Jatim.

"Kita masih mendiskusikan bagaimana sistem penerimaan siswa di Sekolah Rakyat, tetapi faktanya di Surabaya sudah tidak tersedia lahan seluas itu," jelasnya.

Selain itu, terdapat program satu keluarga satu sarjana, yang memberikan beasiswa penuh bagi 200 warga kurang mampu hingga menyelesaikan pendidikan tinggi.

"Untuk SD dan SMP, kami memanfaatkan gedung sekolah negeri yang sudah ada serta bekerja sama dengan sekolah swasta yang bisa menyediakan pendidikan gratis bagi masyarakat yang membutuhkan," tambahnya.

Eri menegaskan bahwa skema ke depan yang memungkinkan adalah menggandeng sekolah swasta untuk menampung warga kurang mampu di Surabaya.

"Sekolah Rakyat tidak harus dibangun dari nol oleh pemerintah, tetapi bisa diwujudkan melalui kerja sama dengan sekolah swasta yang siap menerima siswa dari keluarga kurang mampu," katanya.

/div>

Terkait jumlah sekolah swasta yang akan bekerja sama dalam program ini, Eri menyatakan masih dalam tahap pembahasan.

"Intinya, kami ingin memastikan bahwa anak-anak dari keluarga miskin dan pra-miskin di Surabaya tidak lagi dikenakan biaya pendidikan. Oleh karena itu, kami akan menjalin kerja sama dengan sekolah swasta," jelasnya.

Pendanaan bagi siswa yang ditampung di sekolah swasta nantinya akan menggunakan Bantuan Operasional Pendidikan Daerah (BOPDA).

"Kami akan menghitung bersama berapa kebutuhan dana yang diperlukan, dan jika memungkinkan, kami akan memberikan bantuan melalui BOPDA," tutupnya.

Sebelumnya, Gubernur Khofifah Indar Parawansa mengimbau para bupati dan wali kota untuk menyediakan lahan yang bisa digunakan sebagai Sekolah Rakyat. Lahan yang dibutuhkan diperkirakan mencapai lima hektare, yang nantinya akan digunakan sebagai asrama untuk siswa tingkat SD, SMP, dan SMA.