Isu Pungutan Wisuda di Surabaya, Dewan dan Sekolah Angkat Bicara

 

Isu Pungutan Wisuda di Surabaya, Dewan dan Sekolah Angkat Bicara

Kabar Surabaya - Isu mengenai pungutan biaya wisuda kembali menjadi sorotan di Surabaya. Salah satu SMP unggulan, yang diduga adalah SMP Negeri 1 Surabaya, disebut-sebut menarik biaya hingga Rp1,15 juta per siswa untuk kegiatan kelulusan kelas IX.

Menanggapi laporan tersebut, Anggota Komisi D DPRD Kota Surabaya, Abdul Ghoni, langsung melakukan inspeksi mendadak (sidak) ke sekolah tersebut pada Senin (29/4/2025). Dalam keterangannya usai sidak, Ghoni menyatakan bahwa tidak ditemukan indikasi pungutan resmi dari pihak sekolah.

"Setelah kami tinjau langsung, ini murni inisiatif dari para wali murid. Tidak ada kewajiban dari sekolah yang membebankan biaya kepada siswa," ujar Ghoni.

Ia menjelaskan bahwa acara pelepasan siswa merupakan bentuk apresiasi orang tua atas pencapaian anak-anak mereka selama menempuh pendidikan di bangku SMP. Menurutnya, sidak dilakukan sebagai bentuk tindak lanjut atas pengaduan masyarakat dan telah dibahas bersama pihak sekolah, Dewan Pendidikan Jawa Timur, serta perwakilan komite sekolah.

"Dalam kegiatan ini tidak ada campur tangan sekolah dalam hal penggalangan dana. Justru, jika dilakukan secara terbuka dan sukarela, ini bisa menjadi contoh baik dari semangat gotong royong," tambahnya.

Meski demikian, Ghoni mengingatkan bahwa inisiatif semacam ini harus dijalankan dengan bijak agar tidak menimbulkan tekanan sosial, terutama bagi siswa dari keluarga yang kurang mampu.

"Semangat kebersamaan harus tetap dijaga. Sekolah harus memastikan bahwa tidak ada unsur pemaksaan dalam urusan kontribusi," tegasnya.

Sementara itu, Ali Yusa dari Dewan Pendidikan Jawa Timur yang turut hadir dalam sidak menyampaikan perlunya komunikasi yang terbuka antara sekolah, komite, dan wali murid agar tidak terjadi kesalahpahaman.

Ia mengungkapkan bahwa berdasarkan laporan yang diterima, terdapat rincian biaya sekitar Rp1.150.000 per siswa yang mencakup berbagai kegiatan, seperti santunan, doa bersama, pertunjukan seni, hingga pembuatan buku kenangan.

/div>

"Kalau tidak dijelaskan sejak awal, ini bisa menjadi beban. Gotong royong itu baik, tapi harus dibarengi dengan transparansi dan kepedulian terhadap kondisi ekonomi tiap keluarga," ujar Ali.

Lebih lanjut, Ali mengimbau agar kegiatan kelulusan ke depan dilakukan secara lebih sederhana dan bermakna, tanpa terjebak dalam budaya konsumtif.

"Sudah saatnya perayaan kelulusan diarahkan pada bentuk apresiasi yang lebih mendidik dan inklusif, bukan yang berorientasi pada kemewahan," pungkasnya.